LBH Pali: Pentingnya Kecerdasan Masyarakat Dalam Menilai Caleg

by -25 Views
ads

LBH Pali: Pentingnya Kecerdasan Masyarakat Dalam Menilai Caleg / Foto: Ilustrasi

MediaRakyat.online, – Situasi politik di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terus memanas menjelang Pemilu serentak pada 14 Februari 2024.

ads

Terhitung menjelang pemilihan, persaingan semakin ketat dengan ratusan calon legislatif yang giat melakukan penjaringan dukungan dari calon konstituen di tingkat pusat, provinsi, dan khususnya di tingkat kabupaten.

Sangat disayangkan melihat bahwa beberapa politisi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggunakan metode-metode yang tidak etis, ilegal, dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan untuk menarik dukungan masyarakat. Money politik, barter sembako, tukar bibit sawit, dan bahkan menjual Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi modus yang dilakukan oleh sebagian caleg.

Dengan adanya indikasi kompetisi politik yang tidak sehat dan transaksional, diperlukan upaya preventif dan represif yang maksimal agar pesta demokrasi tidak tercederai. Bila langkah-langkah pencegahan tidak efektif, dan tindakan penindakan tidak diambil, risiko terpilihnya wakil rakyat yang berpotensi korup dan tidak amanah semakin besar menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Salah satu warga sebuah desa di Kecamatan Talang Ubi, Sum mengungkapkan, sangat disayangkan mendengar praktik politik yang tidak sehat seperti penawaran uang kepada warga sebagai imbalan suara.

“Modus menukar bibit sawit dengan imbalan suara juga merupakan tindakan yang merugikan integritas demokrasi. Upaya pencegahan dan penindakan lebih lanjut perlu diperkuat agar pesta demokrasi tetap berjalan dengan adil dan transparan,” tuturnya, saat menemui media ini, Rabu (20/12/2023).

Dugaan keterlibatan oknum Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang mempengaruhi masyarakat dengan mengaitkannya pada pemilihan Caleg tertentu sangat mengkhawatirkan.

Praktik semacam ini dapat mengancam integritas pelaksanaan program bantuan sosial dan proses demokrasi.

“Perlu tindakan cepat dan tegas untuk menyelidiki dan menindaklanjuti kasus ini agar prinsip keadilan dan netralitas dalam proses pemilihan dapat tetap terjaga,” ungkapnya.

Pengamat politik lokal dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PALI, J. Sadewo, S.H., M.H., menganggap isu-isu kontroversial sebagai konsekuensi logis dari persaingan politik yang sangat ketat di Kabupaten PALI.

Dalam perebutan 30 kursi oleh ratusan caleg, kompetisi luar biasa memaksa penggunaan berbagai cara untuk meraih simpati publik dan memenangkan kontestasi politik.

“Bagi caleg yang kurang memiliki gagasan, rekam jejak yang gemilang, atau belum dikenal masyarakat, menggunakan trik-trik yang kurang etis seperti penawaran uang atau barang mungkin menjadi satu-satunya opsi yang dianggap mereka miliki,” ujarnya, di Kantor LBH PALI, Kamis (20/12/2023).

Sadewo menekankan pentingnya kecerdasan masyarakat dalam menilai caleg. Memilah dan memilih caleg yang berkualitas menjadi kunci, karena mereka akan menjadi perwakilan masyarakat dalam lima tahun ke depan.

“Meskipun politik uang mungkin sulit dihapuskan, harapannya adalah masyarakat semakin cerdas dan memahami politik, tidak dapat dibodohi. Dengan harapan bahwa yang terpilih dapat membawa perubahan positif dan berkontribusi pada perbaikan dan kebaikan di masa depan,” harapnya.

Dalam pandangan hukum, Sadewo menambahkan bahwa jika dugaan tersebut dapat dibuktikan, itu dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran Pemilu. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mencakup politik uang, gratifikasi, dan melibatkan pihak-pihak yang seharusnya netral namun terlibat dalam pelanggaran tersebut, yang semuanya dapat dikenai sanksi pidana.

“Aturan tentang politik uang terdapat dalam sejumlah pasal, antara lain Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523, yang melarang praktik politik uang oleh tim kampanye, peserta pemilu, dan penyelenggara,” jelasnya.

Ketua Bawaslu PALI, Lestrianti, Am.Keb., bersama Komisioner Bawaslu PALI Divisi Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran, Fardinan, S.Kom., mengatakan kesiapan mereka untuk menerima informasi dan laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Melalui pengawasan partisipatif, seluruh elemen masyarakat diundang untuk membantu Bawaslu dalam memastikan penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil.

“Masyarakat diharapkan dapat menyampaikan informasi melalui PKD, Panwascam, atau secara langsung ke Bawaslu PALI,” terangnya di Kantor Bawaslu PALI, Kamis (21/12/2024).

Fardinan menekankan bahwa setiap informasi yang diterima akan mendapatkan pendalaman di lapangan untuk memastikan kebenarannya. Dengan demikian, upaya preventif dapat diformulasikan dengan tepat.

“Masyarakat diharapkan untuk menyampaikan segala informasi terkait pengawasan Pemilu, dan Bawaslu PALI akan merespons dan mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (Red)

Cara pasang Iklan di Kabaran Jabar:

Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:

Editor: Mas Bons

ads